 |
| Nadjamuddin Daeng Malewa |
BUTONMAGZ---Tak banyak yang mengenal nama tokoh ini di negeri Buton, namun di Makassar hingga politik ibu kota masa pergerakan kemerdekaan, nama ini dikenal sebagai sosok politis dengan banyak karakter.
Namanya Nadjamuddin Daeng Malewa, lahir di Buton pada tahun 1907. Ia tumbuh di lingkungan keluarga pengusaha kapal dan mewarisi darah bangsawan Bugis. Ayahnya bernama Abdul Rahim, sementara ibunya bernama Hanah Fatimah.
BACA : H.Abdul Rahiem - Saudagar dari Negeri Buton, Ayah dari Seorang Perdana Menteri NIT
Jejak-jejak keluarga Nadjamuddin daeng Malewa dan ayahnya Haji Abdul Rahim, masih dengan mudah ditemukan di Kota Baubau saat ini, khususnya di sekitaran Bank BRI Baubau, demikian juga di sekitar Pasar Wajo, ditemukan nama jalan H. Abdul Rahim.
Nadjamuddin sendiri terbilang misterius. Tak ada yang tahu pasti riwayat tahun-tahun awal kehidupannya. Sebagian mengatakan ia adalah orang Bugis, sebagian lagi menganggap ia orang Buton.
Kedua pendapat tersebut sebenarnya sama-sama benar. Karena menilik sejarah masa lalu, Kerajaan Bone dan Buton adalah sekutu. Relasi keduanya terdokumentasi dengan baik, terutama saat Perang Makassar 1666-1669. Bone adalah Buton Riaja (Buton di wilayah barat) sementara Buton adalah Bone Rilau (Bone di wilayah timur).
Yang jelas, Nadjamuddin menghabiskan masa bangku sekolah di Makassar. Mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah.
Dekade 1930-an dihabiskan dengan menjadi anggota sejumlah organisasi dan partai politik yang berbasis di Makassar
Sekembalinya dari Makassar pada akhir dekade 1920-an, ia bergabung dengan Perserikatan Selebes (PS) cabang Buton. Kemampuan orasi Nadjamuddin yang mumpuni membuatnya disegani. Namanya sering dibahas oleh para petinggi.
Tak perlu waktu lama, ia mendapat amanah memimpin Perserikatan Selebes cabang Makassar. Di waktu bersamaan, ia turut merintis organisasi Perhimpunan Rakyat Selebes (PPRS) tahun 1930 yang tujuannya untuk memajukan pendidikan di Pulau Sulawesi.
Namun, perselisihan kemudian menyeruak dalam PS. dimaksud adalah perseteruan antara para petinggi asal Minahasa, Manado, Bolaang Mongondow dan Gorontalo (Sulawesi Utara) dengan "kelompok" Makassar, Bantaeng, Parepare, Bone dan Buton (Sulawesi Selatan)
Keadaan tersebut memaksa Nadjamuddin untuk mengambil alih kepemimpinan wilayah selatan (Makassar) dan mengganti namanya menjadi Partai Selebes. "Langkah ini kemudian diikuti oleh cabang Baranglompo, Surabaya, Palembang, Bantaeng dan Buton," ungkap Bahri sejarawan UNM Makassar.
Kelak, Partai Selebes ini melebur dengan Partai Indonesia Raya (Parindra). Parindra sendiri adalah partai yang dibentuk pentolan Boedi Oetomo, Dr. Sutomo, di Solo pada akhir tahun 1935.
Saat Belanda hendak kembali meneruskan administrasi pasca 17 Agustus 1945, Nadjamuddin memilih sikap kooperatif
Aktivitas pergerakan Nadjamuddin tak terbatas dalam urusan politik. Pada November 1935, ia membentuk Roekoen Pelayaran Indonesia (Roepelin) bersama para relasinya di bidang perkapalan. Ini adalah upaya mereka menyaingi Koninklijike Paketvaart Maatschappij (KMP), maskapai pelayaran milik Kerajaan Belanda yang saat itu menguasai lautan Nusantara.
Di tingkat akar rumput, ia turut mendirikan sejumlah koperasi. Salah satu yang dianggap sukses adalah Minasa Badji di Makassar.
Sayang, hubungannya dengan Parindra merenggang. Di tahun yang sama, ia memilih keluar sebab usahanya menjadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat, DPR RI versi Hindia-Belanda) periode 1935-1939 sama sekali tak didukung oleh partainya sendiri. Lepas dari Parindra, ia mendirikan Partai Selebes Selatan.
Partai baru ini memilih jalan kooperatif alias bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Alasannya, semata-mata demi kepentingan rakyat.
Sepak terjang Nadjamuddin selama masa pendudukan Jepang (1942-1945) tak banyak diketahui. Kendati demikian, ia menjelma menjadi salah satu tokoh berpengaruh dalam konflik kaum federalis versus unitaris pascakemerdekaan Indonesia. Sikap kerja sama dengan Belanda pun kembali ditempuhnya.
"Tokoh-tokoh nasionalis seperti G.R. Pantouw, Sam Ratulangi dan Nadjamuddin Daeng Malewa bekerja sama dengan Van Mook (Ketua NICA, administrasi Belanda di Indonesia) dalam bidang ekonomi karena rakyat pada saat ini sangat menderita secara ekonomi akibat pendudukan Jepang," papar Bahri.
 |
| Van Mook |
Ketua NICA, Hubertus van Mook, didesaknya segera membentuk Negara Indonesia Timur (NIT)
Dari pandangannya atas fakta di lapangan, melawan Belanda secara fisik alias konfrontasi bersenjata adalah pekerjaan sia-sia. Bala tentara NICA datang dengan persenjataan modern, sementara gerilyawan Indonesia hanya mengandalkan sisa-sisa milik tentara Dai Nippon yang direbut. Sikap realistis jadi opsi masuk akal.
Nadjamuddin mendesak Hubertus van Mook untuk membentuk Negara Indonesia Timur (NIT), yang kemudian jadi salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1949.
"NIT bukanlah bentukan Belanda semata, tapi timbul dari kesadaran masyarakat termasuk Nadjamuddin yang menginginkan Indonesia berbentuk federal," jelas Bahri. Saat NIT berdiri pada 27 Desember 1946, pertentangan antara federalis dan unitaris mencapai titik kulminasi.
Federalis menganggap bahwa dengan negara federal memberi kesempatan kepada tiap wilayah (negara bagian) mengelola kekayaan atau potensi daerahnya. Adapun kaum unitaris berpendapat bahwa Indonesia punya kesamaan historis sebab merupakan bekas jajahan Belanda, maka harus berbentuk kesatuan.
Bagaimana bisa NIT bisa lebih dulu berdiri tiga tahun sebelum RIS? Dalam Jurnal Sejarah No. 13 Tahun 2007 (Yayasan Obor Indonesia), dijelaskan bahwa ini adalah taktik Van Mook memaksa kaum unitaris menerima Indonesia berbentuk federal, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Den Haag.
Selama menjadi Perdana Menteri NIT, Nadjamuddin melakukan modernisasi dan demokratisasi pemerintahan kerajaan
Sesuai hasil Konferensi Denpasar pada 7-24 Desember 1946, Nadjamuddin Daeng Malewa terpilih sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Perekonomian. Peran tersebut ia emban dalam dua periode yakni 13 Januari 1947 - 2 Juni 1947, kemudian 2 Juni 1947 - 11 Oktober 1947. Lalu apa saja kebijakannya?
"Beberapa hal yang dilakukan adalah penataan pemerintahan dalam negeri sesuai hasil Konferensi Denpasar, disebutkan negara berkewajiban memperhatikan kedudukan istimewa daerah-daerah swapraja. Modernisasi dan demokratisasi pemerintahan kerajaan dirasa perlu," papar Bahri.
"Selain itu beliau membentuk Dewan Selebes Selatan yang sebelumnya dikenal Dewan Penasehat Sulawesi Selatan. Swapraja yang belum memiliki dasar hukum juga dibuatkan surat keputusan baru, seperti Tana Toraja pada 24 Juli 1947," lanjutnya.
Meski menjadi kepala pemerintahan NIT, Nadjamuddin masih menaruh perhatian pada perkembangan hubungan Indonesia - Belanda. Kepala Perwakilan NIT diangkat dan dikirim ke Jakarta. Sayang kinerjanya mengecewakan lantaran jarang memberi laporan.
Hal mengejutkan terjadi setelah Agresi Militer Belanda I pada 20/21 Juli 1947. Presiden NIT, Tjokorda Gde Raka Soekawati dan Nadjamuddin menyatakan mendukung aksi polisionil NICA yang mencaplok Jawa Timur, Sumatra Selatan, Deli dan Jambi. Padahal sebagian petinggi telah mengirim memo kecaman ke Van Mook.
September 1947, Nadjamuddin lengser setelah terseret dalam skandal pengadaan kain
Karier politik Nadjamuddin berakhir sebulan setelah Agresi Militer I. Agustus 1947, kabar skandal pengadaan kain mengejutkan Makassar. Ide Anak Agung Gde Agung dalam buku From the Formation of the State of East Indonesia Towards the Establishment of the United States of Indonesia (Gadjah Mada University Press, 1996) menceritakannya dengan rinci.
"Jelang Lebaran, Menteri Ekonomi memberikan kain sepanjang 50 ribu meter kepada orang-orang Muslim yang berprofesi sebagai pegawai pemerintah. Namun ternyata, yang diterima hanya 9 ribu meter saja. Sisanya menghilang ke pasar gelap, dijual dengan harga tinggi ketimbang harga biasa," tulisnya.
Singkat cerita, penyelidikan polisi menyimpulkan bahwa terjadi kolusi yang melibatkan lingkar dalam Perdana Menteri. Kesaksian seorang pedagang bernama M. Arsjad, penerima kain sepanjang 36 ribu meter, kemudian memberatkan Nadjamuddin. Padahal, ia dengan jelas memberi perintah pengadaan kain dalam jumlah awal, meski hanya melalui secarik kertas bertulis tangan.
Skandal tersebut sampai juga ke kuping Van Mook. Rapat pun digelar dan memutuskan Nadjamuddin telah mencemarkan nama institusi pemerintahan. Pada 20 September 1947, ia dicopot dari jabatan perdana menteri. Ia pun dijatuhi hukuman tiga tahun penjara pada September 1948. Namun, banyak pihak menilai ini adalah intrik politik dalam NIT.
Sudah jatuh tertimpa tangga. Pascavonis, kesehatannya memburuk. Sejumlah catatan menyebut ia diserang kanker. Tak lama berselang, ia meninggal dunia. Meski disebut dimakamkan di Makassar, tak ada yang tahu menahu letak persis tempat persemayaman terakhirnya. (Dari berbagai Sumber)
BACA JUGA : Visi Maritim Nadjamoedin Daeng Malewa, Pria Buton berdarah Bugis Eks Perdana Menteri NIT
