BUTONMAGZ--Guna mensinergikan program-program pembangunan di kawasan Sulawesi Tenggara, Pemkot Baubau melalui Sekretaris Daerah Dr. Roni Muhtar, M.Pd melakukan presentasi sebagai bentuk evaluasi akhir RPMD Kota Baubau tahun 2018-2023 dihadapan tim eveluator Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dipusatkan di Ballroom Plaza Inn Hotel Kendari, 8 Maret 2019 lalu.
Data yang dikirimkan Eko Prasetya, ST, MM (Kabid Analisis Data Pembangunan, Perencana Program daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan melalui rilis Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau, H. Idrus Taufiq Saidi, S.Kom., M.Si menyebutkan, acara ini dubka langsung Kepala Bappeda Prov. Sultra, Ir. J. Robert, MTP.
Acara ini dhadiri 100 peserta yang berasal dari unsur Legslatif Kota Baubau, Sekda Baubau dengan 6 )PD urusan wajib Pelayanan dasar, Tim POKJA RPJMD, serta dari unsur OPD dan tim evaluator dokumen prencanaan kabupaten/kota, dan Bappeda Sulawesi Tenggara.
“Evaluasi ini akan dirangkum menjadi keputusan Gubernur Pemprov Sultra tentang hasil evaluasi dokumen RPJMD Kota Baubau yang akan menjadi bahan revisi akhir oleh Pemerintah Kota Baubau dan Penetapan Perda RPJMD oleh DPRD Kota Baubau,” ujar Eko Prasetyo.
Sementara itu Sekda Baubau, Dr. Roni Muhtar dalam presentasinya memulai persoalan RPMD Baubau darii indikator startegis kota ini, dengan menyebutkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,87 persen – masih di atas pertumbuhan ekonomi Sultra sebesar 6,81 persen dan pertemumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07 persen. Untuk inflasi Kota Baubau sebesar 4,37 persen.
Dari jumlah penduduk sebesar 162.780 jiwa, terdapat 8,32 persen penduduk miskin dengan pengangguran sebesar 7, 07 persen. Kondisi ini masih lebih dari Sultra dan nasional, dimana angka kemiskinan Sultra mencapai 11,63 persen dan nasional sebesar 10,12 persen.
Sekda Roni Muhtar memaparkan pula singkronisasi permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis Kota Baubau, berupa belum optimalnya reformasi birokrasi; pengembangan ekonomi lokal yang belum optimal; belum optimalnya kualitas SDM; belum optimalnya tata kota berbasis lingkungan hidup; dan rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pelayanan publik.
Sementara isu-isu strategis diantaranya wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton; pembangunan ring road; Kota Baubau sebagai kota pusaka; perubahan alih fungsi lahan; penggunaan lahan; ketersediaan infrastruktur; pengendalian pembangunan; dan pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan SPM. (ref)
Data yang dikirimkan Eko Prasetya, ST, MM (Kabid Analisis Data Pembangunan, Perencana Program daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan melalui rilis Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau, H. Idrus Taufiq Saidi, S.Kom., M.Si menyebutkan, acara ini dubka langsung Kepala Bappeda Prov. Sultra, Ir. J. Robert, MTP.
Acara ini dhadiri 100 peserta yang berasal dari unsur Legslatif Kota Baubau, Sekda Baubau dengan 6 )PD urusan wajib Pelayanan dasar, Tim POKJA RPJMD, serta dari unsur OPD dan tim evaluator dokumen prencanaan kabupaten/kota, dan Bappeda Sulawesi Tenggara.
“Evaluasi ini akan dirangkum menjadi keputusan Gubernur Pemprov Sultra tentang hasil evaluasi dokumen RPJMD Kota Baubau yang akan menjadi bahan revisi akhir oleh Pemerintah Kota Baubau dan Penetapan Perda RPJMD oleh DPRD Kota Baubau,” ujar Eko Prasetyo.
Sementara itu Sekda Baubau, Dr. Roni Muhtar dalam presentasinya memulai persoalan RPMD Baubau darii indikator startegis kota ini, dengan menyebutkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,87 persen – masih di atas pertumbuhan ekonomi Sultra sebesar 6,81 persen dan pertemumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07 persen. Untuk inflasi Kota Baubau sebesar 4,37 persen.
Dari jumlah penduduk sebesar 162.780 jiwa, terdapat 8,32 persen penduduk miskin dengan pengangguran sebesar 7, 07 persen. Kondisi ini masih lebih dari Sultra dan nasional, dimana angka kemiskinan Sultra mencapai 11,63 persen dan nasional sebesar 10,12 persen.
Sekda Roni Muhtar memaparkan pula singkronisasi permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis Kota Baubau, berupa belum optimalnya reformasi birokrasi; pengembangan ekonomi lokal yang belum optimal; belum optimalnya kualitas SDM; belum optimalnya tata kota berbasis lingkungan hidup; dan rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pelayanan publik.
Sementara isu-isu strategis diantaranya wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton; pembangunan ring road; Kota Baubau sebagai kota pusaka; perubahan alih fungsi lahan; penggunaan lahan; ketersediaan infrastruktur; pengendalian pembangunan; dan pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan SPM. (ref)
