 |
| Rapat Para Sekda Cakupan Prov. Kepulauan Buton di Ruang Kerja Gubernur Sultra di Kendari (21/11) |
SEPEKAN lalu (12/11) Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di sebuah acara di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Kalibata, Jakarta Selatan, memberi isyarat jika saja moratorium pemekaran wailayah masih berlaku hingga saat ini. pertimbangannya hal klasik, dari soal anggaran dan kebutuhan operasional sehari-hari.
Namun begitu, sinyalemen ini tak menyurutkan semangat Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, S.H untuk memekarkan Sulawesi Tenggara dengan melahirkan calon provinsi baru yang disebut dengan Provinsi Kepulauan Buton. Langkah kongkrit Ali Mazi ia buktikan dengan mengumpulkan para Sekretaris Daerah (Sekda) daerah cakupan Kepulauan Buton di ruang kerjanya pada Rabu kemarin (21/11), membahas persiapan pemekaran dimaksud.
Pada pertemuan ini Ali Mazi didampingi kepala Biro Pemerintahan Pemprov. Sultra, Laode Ali Akbar. Selain kehadiran para Sekda dari 6 daerah tersebut, hadir pula Kepala Sekretariat Bersama (Sekber) Percepatan Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, La Djusmani dan beberapa staf.
“Benar, ada pertemuan para Sekda cakupan Kepulauan Buton dengan Gubernur juga perangkat Sekber membicarakan masa depan Kepulauan Buton, pointnya meminta para Sekda untuk mempersiapkan panitia pemekarannya, karena Provinsi Kepulauan Buton juga merupakan bagian dari program kerja prioritas Pak Gubernur,” ujar La Djusmani kepada Butonmagz sore ini (22/11).
Calon Provinsi Kepulauan Buton di mata Gubernur Ali Mazi kata La Djusmani, disebutnya sebagai komitmen dan keseriusan. Ia ingin dalam masa kepemimpinannya provinsi baru itu terlahir dari rahim Sultra.
Namun begitu, sinyalemen ini tak menyurutkan semangat Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, S.H untuk memekarkan Sulawesi Tenggara dengan melahirkan calon provinsi baru yang disebut dengan Provinsi Kepulauan Buton. Langkah kongkrit Ali Mazi ia buktikan dengan mengumpulkan para Sekretaris Daerah (Sekda) daerah cakupan Kepulauan Buton di ruang kerjanya pada Rabu kemarin (21/11), membahas persiapan pemekaran dimaksud.
Pada pertemuan ini Ali Mazi didampingi kepala Biro Pemerintahan Pemprov. Sultra, Laode Ali Akbar. Selain kehadiran para Sekda dari 6 daerah tersebut, hadir pula Kepala Sekretariat Bersama (Sekber) Percepatan Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, La Djusmani dan beberapa staf.
“Benar, ada pertemuan para Sekda cakupan Kepulauan Buton dengan Gubernur juga perangkat Sekber membicarakan masa depan Kepulauan Buton, pointnya meminta para Sekda untuk mempersiapkan panitia pemekarannya, karena Provinsi Kepulauan Buton juga merupakan bagian dari program kerja prioritas Pak Gubernur,” ujar La Djusmani kepada Butonmagz sore ini (22/11).
Calon Provinsi Kepulauan Buton di mata Gubernur Ali Mazi kata La Djusmani, disebutnya sebagai komitmen dan keseriusan. Ia ingin dalam masa kepemimpinannya provinsi baru itu terlahir dari rahim Sultra.
Bukankah Pemerintah Pusat masih mempertahankan moratorium pemekaran itu? “Itu benar, tetapi Pak Gubernur melihat moratorium itu bukan sebagai skak mat dalam permainan catur, peluang selalu ada. Karenanya gubernur meminta segala hal menyangkut hal adminstratif dan hal penting lainnya, disiapkan secara serius. Tak boleh main-main,” ujar Djusmani mengutip pernyataan Gubernur Ali Mazi.
Berkait itu, pihaknya di Sekber juga mempresentasikan perkembangan perjalanan calon Provinsi Kepulauan Buton, yang saat ini dalam posisi menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dari Presiden.
“intiya Rancangan Peraturan Pemerintahnya telah disipakan pihak terkait, tinggal PP. jika sudah ditandatangani Presiden, itu langkah maju, itu yang kita nantikan saat ini. Setelah itu diajukan ke DPR-RI untuk di undang-undangkan. Tahapan-tahapan ini kami presentasikan dihadapan gubernur,dan beliau sangat paham,” tandas mantan Sekretaris DPD Golkar Sultra ini. ** (ref)
