Kota Baubau, dari masa ke masa sebagai 'ibu kota'

 

Sebagai sebuah daerah yang pernah menjadi pusat peradaban sebuah negeri, tentu banyak menyisakan bukti-bukti kesejarahan masa lalu, dan itu terpelihara hingga saat ini. Bukan sekedar situs-situs kesejarahan yang berusia berabad-abad lamanya dan masih dipelihara keberadaannya, tetapi juga cerita-cerita dengan berbagai versi juga menjadi khazanah menarik sebuah wilayah.

Demikian halnya dengan Kota Baubau yang merupakan kota baru(1) pergeseran Kota Wolio yang berpusat dalam kawasan Benteng Keraton akibat kebakaran hebat pada awal abad ke-19, telah menghadirkan berbagai ragam khazanah yang memperkaya identitas kebanggaan Indonesia secara universal.

Cerita panjang Kota Baubau juga menarik dicermati perjalanannya, khususnya pada masa peralihan dari sebuah wilayah berstatus kesultanan integral ke wilayah yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia.. Proses ini berlangsung pada masa Sultan Buton ke-38, La Ode Muhammad Falihi (1938-1960). Beliau adalah seorang Sultan yang memerintah pada beberapa zaman yang berbeda(2) dan memusatkan pemerintahannya di Kota Baubau, masing-masing;

a. Zaman penjajahan Belanda dari tahun  38 hingga tahun 1942;
b. Zaman pendudukan Jepang dari tahun 1942 hingga tahun 1945;
c. Zaman pemerintahan Negara Indonesia Timur  dari tahun 1945 hingga 1950;
d. Zaman masa kemerdekaan Republik Indonesia dari tahun 1951 hingga 1960;

Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) berakhir dan kembali menjadi Negara Kesatuan republic Indonesia (NKRI) pada awal tahun 1951, dilaksanakan ‘democratieseering’, yakni sebuah proses mewujudkan demokratisasi di bekas daerah-daerah kerajaan (swapraja).
   
Dalam realitas politik, makna gerakan itu adalah pencopotan atau pengunduran diri pejabat yang dulu diangkat berdasarkan Undang-undang Kesultanan. Pada 15 Januari 1951 dilakukan democratieseering’ terhadap anggota swapraja Buton yang disaksikan Kepala daerah Sulawesi Tenggara, Abdul Razak Bagindo Maharaja Lelo. Mereka yang tekena proses itu antara lain; La Ode Aero yang berkedudukan sebagai Sapati, La Ode Mihi yang berkedudukan sebagai Kenepulu, La Ode Abidi yang berkedudukan sebagai Kapita Lau Matanaeo, La Ode La Elangi yang berkedudukan sebagai Lakina Baadia, dan La Adi yang berkedudukan sebagai Bonto Ogena Sukanaeyo (3). [Zaari (III) 1977:128-129].
   
Sesuai dengan pembentukan Daerah Tingkat I (provinsi) dan Daerah Tingkat II (Kabupaten) di seluruh Indonesia, maka semua daerah dirombak  struktur pemerintahannya termasuk daerah-daerah yang merupakan bekas kerajaan, termasuk Kesultanan Buton.
  
Dalam musyawarah persiapan pembentukan Daerah Tingkat II, La Ode Muhammad Falihi juga turut memberikan sumbangan pemikirannya. Musyawarah berlangsung pada tahun 1959 di Kendari, yang kemudian ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara. Daerah Tingkat II yang dihasilkan masing-masing Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Kendari dan Kabupaten Kolaka.
   
Namun menjadi lebih menarik bila kita ikuti  perjalanan Kota Baubau dari waktu ke waktu, dalam posisi sebagai ibukota sebuah wilayah, khususnya dari sejak zaman pergerakan hingga abad 21 saat ini.

1. Baubau Ibukota ‘Afdeeling Oost Celebes’ 

Peran Kota Baubau sebagai ibukota dalam artian kota tempat menjalankan kegiatan administrasi, dalam catatan A. Ligvoet, seorang sekretaris Pemerintah Hindia Belanda yang pernah ditempatkan di Buton, menuliskan bila sejak tahun 1870-an, Baubau telah menjelma menjadi kota yang ramai di awal tahun 1900-an dan puncaknya, dijadikan ibukota afdeeling Oost Celebes atau Sulawesi Timur di tahun 1911(4).
   
Wilayah-wilayah ‘Sulawesi Timur’ ini meliputi, segenap wilayah Afdeeling Boetoeng an Laiwoi (Buton-Laiwoi) hingga  menggabung beberapa wilayah kepulauan di yakni Boengkoe (Bungku) dan Mori, yang kini masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dampak langsung kebijakan ini adalah pembangunan dan perbaikan fasilitas kota berupa sarana pelabuhan dan jaringan jalan. Selain itu, pendirian asrama militer dan perumahan, air bersih, telepon, sekolah, serta fasilitas transportasi darat. Semua itu merupakan bagian dari politik ekonomi Belanda, karena pada kenyataanya pemerintah Hindia Belanda mengambil keuntungan dari semua fasilitas yang disediakan itu dalam bentuk pajak dan tenaga kerja.
     
Menelisik luasnya kawasan Oost Celebes atau Sulawesi Timur, dengan mencermati posisi Bungku dan Mori, tentu wilayah pelayanan administrasi Kota Baubau saat itu terbilang cukup luas.
     
Beberapa waktu kemudian, diperkirakan medio tahun 1915 Pemerintah Hindia Belanda kemudian melakukan penataan perwilayahan di kawasan ‘Goovernement Celebes onderhoorigheden’ yang disebut sebagai Administratieve Indeeling, dimana, di Sulawesi terdiri dari delapan afdeeling pengawasan seorang Gubernur di Makassar meliputi;

1) Afediling Makassar berkedudukan di Makassar
2) Afdeeling Soenggoeminasa berkedudukan di Gowa
3)  Afdeeling Bhountain, berkedudukan di Bhountain (Bantaeng)
4) Afdeeling Bone, berkedudukan di Bone
5) Afdeeling Pare-Pare, beredudukan di Parepare
6) Afdeeling Mandar, berkedudukan di Madjene
7) Afdeeling Luwu, berkedudukan di Palopo
8) Afdeeling Boetoeng en Laiwoi berkedudukan di Baoe-Baoe (Baubau)
     
Selanjutnya 5 wilayah Afdeeling diwilayah pengawasan Manado yang berstatus sebagai Residentie (Residen). Wilayah pengawasan Residen Manado ini masing-masing;
1. Afdeeling Manado yang berkedudukan di Minahasa;
2. Afdeeling Sangihe en Talaud berkedudukan di Sangihe;
3. Afdeeling Gorontalo berkedudukan di Gorontalo;
4. Afdeeling Donggala berkedudukan di Paloe (Palu)
5. Afdeeling Poso berkedudukan di Poso.
    

 Khusus wilayah Bungku dan Mori (To Mori) sebagai bagian wilayah Afdeeling Oost Celebes (Sulawesi Timur) sebelum lahir kebijakan Administratieve Indeeling tersebut, masuk dalam wilayah Afdeeling Poso, yang meliputi 5 (lima) Onderafdeeling, masing-masing Onderafdeeling Poso, Onderafdeeling, Parigi, Onderafdeeling Luwuk, Onderafdeeling Banggai dan Onderafdeeling Kolonadale.
     
Khusus Bungku, kini telah menjadi ibukota Kabupaten  Morowali, sementara Mori dikiaskan sebagai nama etnis. (To Mori, To Bungku,)  yang mendiami beberapa kawasan Poso dan Luwuk-Banggai serta sebagian wilayah di Kolonadale dan Teluk Tolo.
   
2. Baubau Ibukota ‘Afdeelingen Boetoeng en Laiwoei’
  
Sebuah situs Belanda(5) menggambarkan Andminestratieve Indeling dari Gouvevernen Celebes En Onderheeringhen di jaman pemerintahann Hindia Belanda menunjukkan peta Baubau sebagai ibukota dari pemerintahan Afdeelingen Boetoeng en Laiwoei, ketika wilayah Sulawesi (Celebes) masih terdiri dari beberapa wilayah saja.
     
Nama Sulawesi Tenggara saat itu belum kelihatan, yang ada hanya pemerintahan Sulawesi Selatan (zuide Celebes), yang terdiri dari 8 (delapan) Afdeeling, dengan membawahi masing-masing sejumlah wilayah setingkat onder-afedeling;

1) Afediling Makassar berkedudukan di Makassar
2) Afdeeling Soenggoeminasa berkedudukan di Gowa
3)  Afdeeling Bhountain, berkedudukan di Bhountain (Bantaeng)
4) Afdeeling Bone, berkedudukan di Bone
5) Afdeeling Pare-Pare, beredudukan di Parepare
6) Afdeeling Mandar, berkedudukan di Madjene
7) Afdeeling Luwu, berkedudukan di Palopo
8) Afdeeling Boetoeng en Laiwoi berkedudukan di Baoe-Baeo (Baubau)

Khusus untuk wilayah Afedeling Boetoeng en Laiwoi terdiri dari empat wilayah Onderafdeeling masing-masing;
1. Onderafdeeling Boetoeng (Buton)
2. Onderafdeeling Moena (Muna)
3. Onderafdeeling Toekangabesi-einlanden (Kepulauan Tukangbesi, wakatobi)
4. Onderafdeeling Kendari.
     
Dari pembagian wilayah ini, tidak tergambar nama Onderafdeeling  Kolaka, (saat menjadi provinsi, masuk menjadi wilayah Sulawesi Tenggara) sebab saat itu pemerintahan Kolaka menjadi bagian dari Afdeeling Luwu yang berkedudukan di Palopo. Demikian pula nama Onderafdeeling Toekangabesi-einlanden, melebur masuk dalam wilayah Onderafdeeling Buton.
     
Penamaan Afdeelingen Boetoeng en Laiwoei berlangsung sangat lama, hingga lepasnya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, yang kemudian menjadi nama baru yakni Sulawesi Tenggara di tahun 1952(6).

3. Kota Baubau Ibukota Kabupaten Sulawesi Tenggara
   
Seperti diungkap sebelumnya, penamaan Sulawesi Tenggara berawal dari ‘afdeling Buton-Laiwoi’ sebagai cikal bakalnya, dan kemudian menggabungnya onder-afdeeling Kolaka, yang sebelumnya masuk dalam afdeeling Luwu.  Sehingga wilayah Sulawesi Tenggara, meliputi eks Afdeling Buton Laiwoi  ditambah onderafdeeling Kolaka.
   
Penamaaan Sulawesi Tenggara terus membumi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1952 dimana Sulawesi Tenggara menjadi satu wilayah otonom setingkat Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Sulawesi Tenggara dengan Ibukotanya Baubau. (dulu dituliskan Bau-Bau)(7).
     
Kabupaten Sulawesi Tenggara menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dengan Pusat Pemerintahannya di Makassar ( Ujung Pandang ). Selanjutnya dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 Kabupaten Sulawesi Tenggara dimekarkan menjadi empat Kabupaten Daerah Tingkat II, yaitu :

1. Kabupaten Daerah Tingkat II Buton ibukotanya Bau-Bau;
2. Kabupaten Daerah Tingkat II Muna ibukotanya Raha;
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari ibukotanya Kendari;
4. Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka ibukotanya Kolaka.
     
Keempat Daerah Tingkat II tersebut merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, sehingga terus memperjuangkan pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tenggara pada Pemerintah Pusat di Jakarta. Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, cita-cita rakyat Sulawesi Tenggara tercapai dengan keluarnya Perpu No. 2 Tahun 1964 Sulawesi Tenggara di tetapkan menjadi Daerah Otonom Tingkat I dengan ibukotanya Kendari.
    
Tercatat ada lima orang Bupati Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Baubau dalam menjalankan tugasnya masing-masing;
1. Achmad Marzuki Daeng Marala (asal Sulawesi Selatan)
2. R. Pusadan ( asal Sulawesi Utara)
3. Abdul Pattaropoera (asal Sulawesi Tengah)
4. Muh. Amin Daeng Soero ( asal Sulawesi Selatan)
5. La Ode Manarfa ( asal Sulawesi Tenggara)

4. Kota Baubau Ibukota Kabupaten Buton
   
Pemindahan ibukota dari Baubau ke Kendari menyusul berubah statusnya Sulawesi Tenggara menjadi provinsi, secara otomatis ‘mengkonsentrasikan’ kota ini sebagai ibukota Kabupaten Buton.
   
Peran-peran strategis yang dilakoni Kota Baubau sebagai ibukota Kabupaten Buton berlangsung selama 42 tahun lamanya, terhitung sejak tahun 1959 hingga tahun 2001 tak kala Kota Baubau menjadi daerah otonom setingkat Kabupaten, dengan status Kota, dengan kepala wilayah yang disebut Walikota, pada 17 Oktober 2001.
   
Pada masa ini pula, terdapat 5 (lima) Bupati yang pernah memimpin jalannya Pemerintahan Kabupaten Buton  berkedudukan di Kota Baubau secara berturut-turut masing-masing;

1.  La Ode Abdul Halim, pada tahun 1964
2.  Drs. Muhammad Kasim, tahun 1964 – 1969
3.  Zaenal Arifin Sugianto, tahun 1969 – 1974
4.  Zaenal Arifin Sugianto, tahun 1974 – 1979
5.  Zaenal Arifin Sugianto, tahun 1979 – 1981
6.  H. Hamzah, tahun 1981 – 1986
7.  Abdul Hakim Lubis, tahun 1986 – 1991
8.  H. Saidoe, tahun 1991 – 1996.
9.  H. Saidoe, tahun 1996 – 2001
10. Ir. H. LM. Sjafei Kahar, 2001 – 2011*

5. Kota Baubau sebagai  Kota Administratif
   
Sejak 3 November 1981, Kota Baubau ditetapkan sebagai kota administrative berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1981 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri RI, Amir Machmud, yang ditandai dengan pelantikan Nurdin Manggu, SH sebagai Walikota Administratif Baubau yang pertama. Kota ini menjalani fungsinya, tidak sekedar berperan menjadi Ibukota Kabupaten Buton, tetapi juga berupaya berbenah menjadi sebuah daerah otonom, dan hal ini berhasil diperoleh Baubau di tahun 2001.

Di Indonesia, ada 41 (empat puluh satu) wilayah yang pernah menjadi Kota Administratif, dan beberapa diantaranya telah menjadi Ibukota Provinsi di Indonesia, Serang menjadi ibukota Provinsi Banten, Dili ibukota Provinsi Timor-Timur (kini Negara Timor Leste), Jayapura ibukota Provinsi Papua, Kendari ibukota Provisi Sulawesi Tenggara, Kupang ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mataram ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sorong ibukota Provinsi Papua Barat, dan Ternate ibukota Provinsi Maluku Utara.

Demikian halnya kini Kota Baubau, terus berupaya bukakan hanya  berbenah  sebagai wilayah otonom tetapi oleh segenap masyarakat yang berada di kawasan eks kesultanan Buton mengharapkan Kota Baubau menjadi lokomotif dan ibukota lahirnya sebuah provinsi bernama Buton Raya.

Beberapa Walikota Administratif yang pernah menjalankan tugasnya di kota ini secara berturut-turut yakni;
1. Nurdin Manggu, SH
2. Drs. La Ode Saidi
3. Drs. La Ode Makmuni
4. Drs. Baiduri Mochram
5. Drs. H. Umar Abibu.

Pada 17 Oktober 2001, melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 wilayah ini memperoleh peningkatan status dari sebuah Kota Administratif menjadi wilayah otonom setingkat Kabupaten /Kota. Maka pada saat itulah, Baubau memposisikan dirinya sebagai Kota, dan dipimpin oleh kepala daerah dengan status Walikota, dan pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat Walikota adalah Drs. H. Umar Abibu, hingga tahun 2002, hingga terpilihnya Walikota yang dfenitif sebagaimana perintah undang-undang dimaksud.(8)
   
6. Kota Baubau sebagai  Kota Otonom

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001, adalah kulminasi perjalanan panjang kota ini sejak terintegral sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan tersendiri membentuk dan mengatur wilayahnya sendiri, termasuk menggerakan roda pemerintahan, pembangunan dan social kemasyarakatan.
     
Selain pejabat Wali kota, lembaga yang pertama terbentuk adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau, dengan jumlah keanggotaan 20 orang, dipimpin oleh Nisaid sebagai Ketua DPRD (dari Fraksi PDI-Perjuangan), Drs. H. Nadimin (wakil Ketua, dari fraksi Golkar ), dan H. Iradah (Wakil Ketua, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan).
     
Pada 27 Pebruari 2003, DPRD Kota Baubau berhasil memilih Walikota dan Wakil Walikota Baubau defenitif untuk periode 2003-2008 yakni;
a. Drs. Mz. Amirul Tamim, M.Si sebagai Walikota Baubau
b. Drs. H. Ibrahim Marsela, MM sebagai Wakil Walikota.
     
Lepas 5 (lima) tahun perjalanan sebagai kota otonom di Sulawesi Tenggara, melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh masyarakat Kota Baubau tanggal, 4 November 2007, untuk masa bakti tahun 2008-2013 berhasil memilih kepala daerahnya kembali yakni;
a. Drs. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si sebagai Walikota Baubau
b. Drs. H. La Ode Moch. Halaka Manarfa sebagai Wakil Walikota Baubau
     
Dalam kurun waktu dua periode kepemimpinan kepala daerah di wilayah ini, Kota Baubau terus berbenah membangun infrastruktur wilayahnya, termasuk pengembangan 4 (empat) wilayah kecamatan masing-masing Kecamatan Wolio, Kecamatan Betoambari, Kecamatan Sorawolio dan Kecamatan Bungi, menjadi 7 (tujuh) kecamatan, yakni Kecamatan Wolio, Kecamatan Betoambari, Kecamatan Sorawolio dan Kecamatan Bungi, Kecamatan Murhum, Kecamatan Kokalukuna dan Kecamatan Lea-Lea.
     
Pemekaran wilayah tentu didasari dengan semakin tumbuh dan berkembangnya berbagai sendi kehidupan di kota tersebut, dan dinamika masyarakat yang terus bergerak dari waktu ke waktu.
     
Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa proses pembaruan yang berlangsung terus menerus, telah menjadi spirit yang kuat dalam dinamika perkembangan kawasan yang menjadi wilayah administrasi Kota Baubau saat ini. Sehingga diperoleh sejumlah momentum pembaruan(9) yang meliputi;

1. Momentum pembaruan dari adanya suatu pemerintahan yang teratur dan munculnya ditandai dengan pengangkatan Wa Kaa Ka ssebagai Raja Pertama.
2. Momentum pembaruan dari suatu pemerintahan yang belum Islami menjadi pemerintahan yang Islami yang ditandai dengan pelantikan Sultan Murhum sebagai Sultan Pertama.
3. Momentum pembaruan penataan organisasi pemerintahan yang lebih teratur dengan pembentukan suatu konstitusi yang kuat yang mengatur semua komponen masyarakat dalam suatu system pemerintahan yang ditandai pemberlakuan Martabat Tujuh.
4. Momentum pembaruan menuju Indonesia Raya ditandai dengan integrasi Kesultanan Buton dalam wilayah NKRI
5. Momentum pembaruan menjadi Kota Administratif Baubau
6. Memontum pembaruan menjadi Daerah Otonom
7. Momentum pembaruan ketika masyarakat Kota Baubau menyadari keberadaannya dan kebanggaan atas keberadaan itu.(ref)

Sumber-sumber pustaka

1. La Ode Abdul Munafi, Menyoal Nama Kota Bau-Bau; Perspektif Historis-Kultural (200 2;2003), dan Kota Bau-Bau; Pusat Peradaban Buton dalam Lintasan Perjalanan Waktu (2009)
2. Naskah Akademik Hari Jadi Kota Baubau, 2010. hal.56
3. Sapati, Kenepulu, Kapitalau Matanaeyo, Lakina Baadia, Bonto Ogena; perangkat-perangkat penting pada masa kerajaan dan kesultanan.
4. La Ode Rabani. Kota-Kota Pantai di Sulawesi Tenggara, 2010
5. Sebuah peta tak bertuliskan tahun penerbitannya di http://www.indischekamparchieven.nl, tapi sejarawan La Ode Rabani menuliskan tahun 1915
6. Sejarah Sulawesi Tenggara, Humas Pemprop. Sultra, 2009.
7. Perubahannya ditetapkan melalui siding paripurna DPRD Kota Baubau, 17 Oktober 2010.
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001, tentang Kota Bau-Bau.
9. Naskah Akademik Hari Jadi Kota Baubau, 2010.hal. 47-48