Hampir seluruh kerajaan dan kesultanan di Nusantara di zamannya pernah dikuasai oleh Belanda, yang kemudian wilayah kekuasaan itu disebut dengan nama “ Hindia Belanda”. Sejarah menulis, penamaan Hindia Belanda berlangsung dari tahun 1800-1949.
Mengapa 1949? Bukankah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945? Sebab, Belanda baru benar-benar mengakui keberadaan Indonesia di tahun 1949 yang dilatar belakangi oleh sebuah masa yang disebut ‘revolusi nasional Indonesia 1945-1949’.
Lalu tahukah kita tentang sejarah penamaan Hindia Belanda? Data yang dirangkum dari berbagai sumber sejarah mengutarakan cerita tentang ini.
Hindia Belanda, biasa juga disebut Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: Nederlands(ch)-Indië) adalah sebuah daerah jajahan Belanda yang wilayahnya saat ini dikenal dengan nama Republik Indonesia. Hindia Belanda dibentuk sebagai hasil dari nasionalisasi koloni-koloni Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), yang berada di bawah pemerintahan Belanda pada tahun 1800.
Secara etimologis, kata Hindia diserap dari kata Indus, India atau Hindu, tetapi negara India sendiri dalam penguasaan Inggris, karenanya Belanda menyebut wilayah wilayah Nusantara itu sebagai ‘Hindia Timur’ atau India bagian Timur, yang kemudian dikuasai Belanda, sehingga di Eropa sangat populer dengan nama Hindia Belanda atau Dutch Indies (bahasa Belanda: Nederlandsch-Indië) diterjemahkan oleh orang Inggris sebagai "Hindia Timur Belanda", untuk membedakannya dengan Hindia Barat Belanda.
Nama "Hindia Belanda" tercatat dalam dokumen Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada awal tahun 1620-an. Dalam pandangan orang-orang Eropa memaknai kawasan Hindia Timur sebagai ‘tanah eksotis’, dan menjadi koloni Eropa yang paling berharga di bawah kekuasaan Imperium Belanda, dan berkontribusi pada keunggulan global Belanda dalam perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20.
Para sejarawan yang menulis dalam bahasa Inggris menggunakan istilah Indië, Hindia, Hindia Timur Belanda, Hindia Belanda, dan kolonial Indonesia secara bergantian.
Sejarah
Berabad-abad sebelum orang-orang Eropa tiba, wilayah kepulauan Indonesia dihuni berbagai entitas, termasuk kerajaan-kerajaan perdagangan pesisir yang berorientasi komersial dan kerajaan agraris pedalaman (yang paling penting adalah Sriwijaya dan Majapahit).
Bangsa Eropa pertama yang tiba adalah Portugis pada tahun 1512. Setelah menemui gangguan terhadap akses rempah-rempah di Eropa, Belanda melakukan ekspedisi pelayaran pertama ke Hindia Timur pada tahun 1595 untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung dari Asia.
Ketika mereka menghasilkan keuntungan hingga 400%, ekspedisi Belanda lainnya segera menyusul. Menyadari potensi perdagangan Hindia Timur, pemerintah Belanda menggabungkan para perusahaan pesaing ke Perusahaan Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC).
VOC diberikan hak istimewa untuk berperang, membangun benteng, dan membuat perjanjian di seluruh Asia. Ibu kota didirikan di Batavia (sekarang Jakarta), yang menjadi pusat jaringan perdagangan VOC di Asia. Untuk monopoli asli mereka seperti pala, paprika, cengkeh dan kayu manis, VOC dan kemudian pemerintah kolonial memperkenalkan tanaman asing untuk non-pribumi seperti kopi, teh, kakao, tembakau, karet, gula dan opium, dan menjaga kepentingan komersial mereka dengan mengambil alih wilayah sekitarnya.
Penyelundupan, biaya perang, korupsi, dan kesalahan manajemen yang terus berlanjut menyebabkan kebangkrutan pada akhir abad ke-18. VOC secara resmi dibubarkan pada tahun 1800 dan barang-barangnya di kepulauan Indonesia (termasuk sebagian besar Jawa, sebagian Sumatera, sebagian besar Maluku, dan daerah pedalaman pelabuhan seperti Makassar, Manado, dan Kupang) dinasionalisasi di bawah Republik Belanda sebagai Hindia Belanda.
Sejak jaman VOC, otoritas tertinggi Belanda di Hindia Belanda berada di "Kantor Gubernur Jenderal" yang berpusat di Batavia (Betawi). Selama era Hindia Belanda, Gubernur Jenderal berperan sebagai presiden eksekutif utama dari pemerintah kolonial dan menjabat sebagai panglima tertinggi tentara kolonial (KNIL).
Hingga tahun 1903, semua pejabat dan organisasi pemerintah adalah agen resmi Gubernur Jenderal dan sepenuhnya bergantung pada administrasi pusat dari "Kantor Gubernur Jenderal" untuk anggaran mereka.
Hingga tahun 1815, Gubernur Jenderal memiliki hak mutlak untuk melarang, menyensor atau membatasi publikasi apa pun di wilayah koloni. Kekuasaan Gubernur Jenderal yang terlalu besar memungkinkannya untuk mengasingkan siapa pun yang dianggap sebagai pihak subversif dan berbahaya bagi perdamaian dan ketertiban, tanpa melibatkan Pengadilan Hukum.
Hindia Belanda dibagi menjadi tiga Gubernemen, yaitu Groote Oost, Gubernemen Borneo dan Gubernemen Sumatera, dan tiga Provinsi yang secara khusus hanya ada di Jawa. Provinsi dan Gubernemen dibagi lagi menjadi Karesidenan—untuk Karesidenan di bawah Provinsi langsung dibagi menjadi Regentschappen, sedangkan Karesidenan di bawah Gubernemen dibagi menjadi Afdeling terlebih dahulu sebelum dibagi menjadi Regentschappen.
Penaklukan Belanda
Sejak kedatangan kapal-kapal Belanda yang pertama pada akhir abad ke-16, hingga deklarasi kemerdekaan pada tahun 1945, kontrol Belanda atas kepulauan Indonesia tergolong lemah. Meskipun Jawa didominasi oleh Belanda, banyak daerah yang tetap independen dan berdiri sendiri selama periode ini, termasuk Aceh, Bali, Lombok dan Kalimantan.
Ada banyak perang dan gangguan di seluruh wilayah nusantara karena berbagai kelompok pribumi menolak upaya untuk membangun hegemoni Belanda, yang melemahkan kontrol Belanda dan mengikat pasukan militernya. Perompakan tetap menjadi masalah hingga pertengahan abad ke-19. Akhirnya pada awal abad ke-20, dominasi Belanda diperluas di seluruh area yang nantinya akan menjadi wilayah Indonesia modern.
Pada tahun 1806, dengan Belanda di bawah dominasi Kekaisaran Perancis, Kaisar Napoleon I menunjuk saudaranya Louis Bonaparte untuk menduduki tahta Belanda, yang menyebabkan penobatan Marsekal Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808.
Pada tahun 1811, Daendels digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens, tetapi tidak lama setelah kedatangannya, pasukan Inggris menduduki beberapa pelabuhan Hindia Belanda termasuk Jawa, dan Thomas Stamford Raffles menjadi Letnan Gubernur.
Setelah kekalahan Napoleon pada Pertempuran Waterloo tahun 1815 dan Kongres Wina, kontrol Belanda atas wilayah ini dipulihkan pada tahun 1816. Di bawah Perjanjian Inggris-Belanda 1824, Belanda mengamankan permukiman Inggris seperti Bengkulu di Sumatera, sebagai imbalan untuk menyerahkan kendali atas daerah jajahan mereka di Semenanjung Malaya (Malaya) dan India Belanda.
Perbatasan antara bekas daerah jajahan milik Inggris dan Belanda pada hari ini merupakan batas modern antara Malaysia dan Indonesia.
Belanda menyerahkan wilayah mereka di Eropa ke Jerman pada tanggal 14 Mei 1940. Keluarga kerajaan melarikan diri dalam pengasingan di Inggris. Jerman dan Jepang adalah sekutu Poros. Pada tanggal 27 September 1940, Jerman, Hongaria, Italia, dan Jepang menandatangani sebuah perjanjian yang mencakup "lingkup pengaruh". Hindia Belanda sendiri dimasukkan ke wilayah lingkup pengaruh Jepang.
Belanda, Inggris dan Amerika Serikat mencoba mempertahankan koloni ini dari pasukan Jepang ketika mereka bergerak ke selatan pada akhir 1941 untuk mencari minyak yang dikuasai Belanda. Pada tanggal 10 Januari 1942, selama Kampanye Hindia Belanda, pasukan Jepang menyerbu Hindia Belanda sebagai bagian dari Perang Pasifik.
Perkebunan karet dan ladang minyak Hindia Belanda dianggap penting untuk kepentingan perang Jepang. Pasukan sekutu dengan cepat ditundukkan oleh Jepang dan pada tanggal 8 Maret 1942, Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) menyerah di Jawa.
Dipicu oleh propaganda perang Jepang Cahaya Asia dan Kebangkitan Nasional Indonesia, sebagian besar penduduk pribumi Hindia Belanda pertama-tama menyambut Jepang sebagai pahlawan pembebasan mereka dari pemerintah kolonial Belanda, tetapi sentimen ini dengan cepat berubah karena pendudukan Jepang ternyata jauh lebih opresif dan menghancurkan daripada pemerintah kolonial Belanda.
Pendudukan Jepang selama Perang Dunia II mengakibatkan jatuhnya negara kolonial di Indonesia,[ karena Jepang menyingkirkan sebanyak mungkin struktur pemerintah Belanda, dan menggantinya dengan rezim mereka sendiri.
Meskipun posisi teratas di pemerintahan dipegang oleh Jepang, pengasingan semua warga Belanda menandakan bahwa banyak posisi kepemimpinan dan administrasi yang diduduki oleh orang Indonesia. Berbeda dengan penindasan Belanda terhadap nasionalisme Indonesia, Jepang mengizinkan para pemimpin pribumi untuk menjalin hubungan di antara massa, dan mereka melatih dan mempersenjatai generasi yang lebih muda.
Menurut laporan PBB, empat juta orang meninggal di Indonesia sebagai akibat dari pendudukan Jepang. Setelah Jepang menyerah pada bulan Agustus 1945, pemimpin nasionalis Soekarno dan Mohammad Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Perang empat setengah tahun menyusul peristiwa ini ketika Belanda mencoba membangun kembali koloni mereka; Meskipun pasukan Belanda menduduki kembali sebagian besar wilayah Indonesia, perang gerilya terjadi, dan mayoritas orang Indonesia—serta opini internasional, lebih menyukai kemerdekaan Indonesia.
Pada bulan Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia dengan pengecualian wilayah Nugini Belanda (Nugini Barat). Pemerintahan Soekarno mengklaim kendali Indonesia atas wilayah itu, dan dengan tekanan dari Amerika Serikat, Belanda menyetujui Perjanjian New York yang hasilnya meminta Belanda untuk menyerahkan wilayah tersebut kepada pemerintahan Indonesia pada bulan Mei 1963. ** (ref)
0 Komentar