SEMANGAT untuk melahirkan Provinsi Kepulauan Buton (kepton) sebagai pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tenggara kini makin menggelora, pasca Gubernur Sultra H. Ali Mazi, SH mengumpulkan para Sekretaris Daerah (Sekda) cakupan wilayah Kepulauan Buton di Kendari Kamis 21 November 2018 lalu.
Pantauan Butonmagz Senin hari ini, 26 November 2018 terlihat di Rumah Jabatan Bupati Buton di Kota Baubau telah terpasang plank papan nama bertulis ‘Persiapan Rumah Jabatan Gubernur Kepulauan Buton’ dan juga telah dipublikasi di sejumlah media sosial. Hal ini direspon juga oleh Sekretaris Daerah Wakatobi, Muh. Ilyas Abibu yang menulis “Salah satu hasil rapat para sekda cakupan wilayah prov Buton kepulauan, gubernur memerintahkan Sekda Buton untuk pasang plank di atas”
Berkait hal itu, pihak Sekretariat Bersama (Sekber) Percepatan Pembentukan Provinsi kepulauan Buton, La Djusmani, SE yang dihubungi Butonmagz malam ini juga membenarkan kegiatan itu sebagai salah satu point rapat dengan Gubernur Ali Mazi beberapa waktu lalu.
Pantauan Butonmagz Senin hari ini, 26 November 2018 terlihat di Rumah Jabatan Bupati Buton di Kota Baubau telah terpasang plank papan nama bertulis ‘Persiapan Rumah Jabatan Gubernur Kepulauan Buton’ dan juga telah dipublikasi di sejumlah media sosial. Hal ini direspon juga oleh Sekretaris Daerah Wakatobi, Muh. Ilyas Abibu yang menulis “Salah satu hasil rapat para sekda cakupan wilayah prov Buton kepulauan, gubernur memerintahkan Sekda Buton untuk pasang plank di atas”
Berkait hal itu, pihak Sekretariat Bersama (Sekber) Percepatan Pembentukan Provinsi kepulauan Buton, La Djusmani, SE yang dihubungi Butonmagz malam ini juga membenarkan kegiatan itu sebagai salah satu point rapat dengan Gubernur Ali Mazi beberapa waktu lalu.
“Saya belum melihat plank papan nama itu, saya juga belum berani berkomentar banyak di media karena saya belum menerima semua dokumen resminya dari pemerintah yang terkait. Kalau sudah ada baru bisa kita bicara secara detail, agar tidak menimbulkan kesimpang-siuran. Jadi kita tunggu dulu datanya, baru saya bcara sebab domain itu masih milik pemerintah. Sekber itu hanya sekadar relawan, belum boleh bicara teknis jika tak ada dokumennya,” tandas La Djusmani.
Namun ketika ditanya tentang hasil rapat Gubernur dengan para Sekda cakupan wilayah calon Provinsi Kepulauan Buton, ada beberapa poin diantaranya; mempersiapkan Rumah Jabatan Bupati Buton di Kota Baubau sebagai kantor penghubung sementara untuk seluruh kegiatan adminitrasi percepatan pembentukan provinsi Kepulauan Buton.
Berikutnya kata Djusmani, adalah mempersiapkan Kantor DPRD Buton yang lama di Kota Baubau sebagai Sekretariat Bersama (Sekber) untuk membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam segala hal. “Fungsinya sebagai relawan saja, fungsi teknis ada pemerintah kabupaten dan kota cakupan,” kata Djusmani
Hall penting lainnya adalah memintah Pemerintah Kota Baubau untuk mempersiapkan lokasi berkait kegiatan pemerintahan Persiapan Provinsi Kepulauan Buton.
“Itu semua penyampaian Gubernur Sultra Bapak Ali Mazi, bukan dari saya. Tetapi saya membenarkan informasi-informasi yang Anda peroleh. Tetapi jika daerah-daerah sudah merespon, itu tambahan semangat bagi kita semua, dan Sekber sebagai relawan,” imbuhnya.** (ref)
0 Komentar